JAKARTA I GlobalEnergi.co – PLN Nusantara Power berencana menerbitkan kredit karbon sertifikat pengurangan emisi (SPE) hingga 1,57 juta ton CO2e pada tahun ini. Rencana penerbitan kredit karbon SPE dari anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang terbilang besar itu menandakan peluang bisnis yang terbuka lebar untuk perdagangan faktor pengurang emisi mendatang di Tanah Air.
“Kami punya potensi SPE sebesar 1,57 juta ton CO2e yang bisa diperdagangkan,” kata Direktur Utama PLN Nusantara Power Rully Firmansyah selepas peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Potensi kredit SPE PLN Nusantara Power itu berasal dari tiga proyek pembangkit, di antaranya pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) baru di Blok 3 Muara Karang dalam skema SRN. Adapun potensi besaran kredit karbon dari PLTGU itu mencapai 1,2 juta ton CO2e.
Selain itu, pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sipansihaporas dan PLTA Renun diproyeksikan memiliki potensi kredit karbon sebesar 363.957 ton CO2e lewat skema verified carbon system (VCS).
“Kita harapkan dengan adanya trading ini biaya kemarin investasi energi baru terbarukan bisa ditanggung oleh PLTU yang biaya operasinya lebih murah,” kata Rully.
Adapun, PLN Nusantara Power bakal mengikutkan 11 PLTU mereka untuk ikut dalam perdagangan karbon mandatori tahap pertama tahun ini. Kuota emisi yang diperoleh 11 unit pembangkit PLN Nusantara Power berada pada angka 35,29 juta ton CO2e.
Pada tahap pertama perdagangan karbon tahun ini, ESDM melibatkan 99 PLTU yang terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN dengan total kapasitas terpasang 33.569 megawatt (MW).
Seperti diketahui 99 PLTU dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW itu berasal dari 42 perusahaan. Perinciannya 55 unit PLTU milik Grup PLN dan sisanya milik independent power producer (IPP).
“Ke depannya, secara bertahap perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik pada fase dua, tiga akan diterapkan pada PLTU yang tidak terhubung jaringan PLN tapi di luar wilayah usaha PLN, untuk kepentingan sendiri,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (22/2/2023). jef
