Stok Aman, Pertamina Pastikan Penyaluran LPG Subsidi Berjalan Normal

oleh -411 views

SURABAYA I GlobalEnergi.co – PT Pertamina Patra Niaga mencatat peningkatan konsumsi LPG 3 Kg selama periode bulan Juli 2023. Untuk memastikan pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg bersubsidi dalam kondisi aman dan sesuai kuota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemantauan penyaluran LPG terus dilakukan di lebih dari 50.000 pangkalan resmi yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami mencatat peningkatan konsumsi LPG 3 Kg selama periode bulan Juli 2023 sebesar 2%, dibandingkan periode bulan sebelumnya. Berdasarkan pemantauan di lapangan, saat ini stok dan penyaluran LPG bersubsidi dalam kondisi aman. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/7/2023).

Selain melakukan pemantauan di level agen dan pangkalan resmi, Pertamina Patra Niaga turut bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.

“Beberapa upaya kami lakukan diantaranya mengadakan operasi pasar di beberapa wilayah di Jawa serta menyiapkan tambahan pasokan di wilayah Kalimantan dan Sumatera Utara,” ungkap Irto.

Sebagai upaya mendorong penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak, sejak 1 Maret 2023 Pertamina Patra Niaga tengah melakukan pendataan pengguna LPG 3 Kg di pangkalan resmi.

“Saat ini Pertamina fokus ke pencocokan data yang dilakukan di 411 Kota/Kab di seluruh Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami terus melakukan monitoring di lapangan jika terdapat kendala terkait proses pendataan,” jelasnya.

Pertamina Patra Niaga juga turut menghimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai dengan peruntukkannya. Adapun LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-246/MG.05/DJM/2022, kelompok usaha restoran, peternakan, hotel, pertanian (diluar ketentuan Peraturan Presiden 38/2019 yang belum di konversi), tani tembakau, jasa las, batik, dan binatu tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi 3 Kg.

“Pertamina juga menyediakan produk LPG Non Subsidi Bright Gas 5,5 Kg dan 12 Kg, yang tersedia di outlet minimarket, Bright Store, maupun layanan pesan antar Pertamina Delivery Service dengan menghubungi 135,” jelasnya.
Dihubungi secara terpisah, Rabu (26/7/2023), Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan, keluhan warga sulit mencari LPG itu terjadi di level pengecer atau toko kelontong. “Kalau di level pengecer sudah di luar pantauan kami. Kami pastikan di Pangkalan ketersediaan aman,” katanya.
Ahad menegaskan, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan LPG 3 kg pihaknya sudah menginstruksikan agar penjualan LPG 3 kg dari pangkalan langsung kepada end customer atau masyarakat. Selain itu Pertamina berkoordinasi dengan pihak terkait dengan langkah di antaranya:

  • Berkoordinasi dengan pemkot/pemkab untuk melakukan distribusi LPG 3 kg termonitor, yaitu dengan Pertamina melaporkan jadwal harian kiriman pangkalan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dengan pendampingan.
  • Menginstruksikan agen dan pangkalan LPG 3 kg untuk saat ini menyalurkan 100% ke konsumen langsung RT (rumah tangga) dan Usaha Mikro, tidak melayani pengecer dengan kontrol buku logbook dan KTP konsumen.
  • Setiap Kantor Agen LPG membuka promo tukar tabung (trade in) dari 3 kg ke Bright Gas.

Saat ditanya kabar adanya pengusaha restoran besar juga membeli LPG melon bersubsidi, Ahad mengaku, hal itu sudah bukan ranahnya lagi. Termasuk memberi sanksi pihak-pihaknya yang terlibat. “Ini sudah masuk ke ranah pemda, melalui dinas terkait yang bisa menentukan regulasi dan sanksinya,” katanya.

Section Head Communication and Relation Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Taufiq Kurniawan, Rabu (26/7/2023), menambahkan, pengawasan di tingkat pengecer LPG menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemda setempat. Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat, Taufik khawatir bila Pemda bersama unsur terkait di daerah tidak bergerak cepat, ada pihak-pihak yang sengaja membuat situasi sedemikian rupa agar mendapatkan keuntungan.

“Masyarakat seharusnya tidak perlu resah, sebab cara paling gampang adalah membeli di Pangkalan Resmi Pertamina / SPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan harga sesuai HET sebesar Rp 16.000 yang ditetapkan Gubernur Jatim,” ujarnya..gas,agk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.