Medco Energi-Pemkab Sampang Gelar Rapat Sinkronisasi Program Menjelang Pelaksanaan PPM

oleh -11 views
oleh

SAMPANG I GlobalEnergi.co – Menjelang pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun 2026, Medco Energi Sampang Pty. Ltd bersama SKK Migas dan Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar rapat sinkronisasi program guna menyelaraskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah daerah, Rabu (03/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan SKK Migas, Medco Energi Sampang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sampang, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan masyarakat terdampak, serta pendamping kegiatan dari LSM MDW.

Dalam sambutannya, Manager Field Relation and Community Enhancement Medco Energi Sampang, Hartono, mengungkapkan bahwa lapangan migas yang dikelola perusahaannya saat ini telah memasuki usia produksi yang cukup tua. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan produksi secara signifikan.

Menurutnya, fasilitas produksi yang berada di tengah laut memang terlihat tidak banyak berubah sejak belasan tahun lalu. Namun, sumur-sumur migas yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun kini mengalami penurunan produktivitas.

“Produksi kami saat ini hanya sekitar 6 persen dari produksi awal. Secara keekonomian sudah berada di bawah ambang yang ideal. Karena itu, kami perlu menyampaikan kondisi ini agar masyarakat memahami apabila suatu saat terjadi penyesuaian terhadap anggaran PPM,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap program pemberdayaan masyarakat tetap dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa sekitar wilayah operasi.

“Kami berharap seluruh program PPM yang telah direncanakan bisa dilaksanakan dengan amanah dan tepat sasaran. Yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Hartono.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Ir. R.P. Muhammad Zis, M.T., berharap penurunan produksi migas tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program yang diusulkan masyarakat melalui Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dengan program OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

“Usulan-usulan yang masuk melalui Jasmas perlu dipaparkan dan disinkronkan dengan program pemerintah daerah. Jangan sampai program yang akan dilaksanakan berbenturan dengan kegiatan yang sudah dianggarkan oleh OPD,” tegasnya.

Usai sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan dan sinkronisasi program PPM yang dipimpin langsung oleh Ketua LSM MDW, Siti Farida. Dalam forum tersebut, seluruh usulan program dari masyarakat dipaparkan dan dicocokkan dengan rencana kegiatan OPD guna memastikan tidak terjadi duplikasi program serta agar pelaksanaan kegiatan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak operasi migas.

Usai kegiatan, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Ihsan, menjelaskan bahwa sinkronisasi PPM merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan memastikan program perusahaan sejalan dengan pembangunan daerah.

“Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih antara program yang didanai APBD dengan program yang dijalankan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dengan begitu, manfaat program bisa lebih optimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Febrian menyebut program PPM Medco tahun ini akan dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang, mencakup enam desa, termasuk wilayah Pulau Mandangin.

Menurutnya, seluruh program yang dibahas dalam forum tersebut berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme Jasmas dan telah mendapatkan persetujuan bersama, termasuk alokasi anggarannya.

“Program-program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Harapannya seluruh kegiatan bisa direalisasikan dan selesai pada tahun ini,” katanya.

SKK Migas juga menilai pelaksanaan PPM Medco selama ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sejumlah program dinilai berhasil meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

“Ke depan, program lebih diarahkan pada kegiatan non-infrastruktur yang mampu meningkatkan kompetensi dan kemandirian masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya. Sof

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.