JAKARTA I GlobalEnergi.co – Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sebanyak 42,6 GW atau 61% dialokasikan untuk pembangkit EBT.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah mendorong energi terbarukan sebagai transisi energi.
“Kita membutuhkan 69,5 GW yang mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2034,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
Berdasarkan pemaparannya, secara rinci dari total target penambahan kapasitas listrik sebanyak 69,5 GW, sebanyak 42,6 GW atau 61% dialokasikan untuk pembangkit EBT. Sementara itu, pembangkit berbasis fosil menyumbang 16,6 GW (24%) dan sistem penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW (15%).
Lebih detail, pemerintah menargetkan bauran kapasitas EBT yang signifikan, termasuk PLTS sebesar 17,1 GW, PLTA 11,7 GW, PLTB 7,2 GW, PLTP 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan pembangkit nuklir sebesar 0,5 GW. Dari sisi penyimpanan, akan dibangun pumped storage 4,3 GW dan baterai 6 GW.
Adapun, Penambahan kapasitas pembangkit ini akan dilaksanakan dalam dua fase: 27,9 GW pada periode 2025–2029 dan 41,6 GW pada periode 2030–2034. Dalam lima tahun pertama, proporsi pembangkit EBT dan fosil hampir seimbang. Namun pada lima tahun kedua, dominasi EBT semakin kuat dengan porsi 73% dari total penambahan kapasitas.
“Jadi ini harus berkelanjutan, harus dua periode,” jelas Bahlil.
Secara regional, penambahan pembangkit tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jawa-Madura-Bali menjadi wilayah dengan penambahan kapasitas terbesar, yakni 33,5 GW. Disusul Sumatera 15,1 GW, Sulawesi 10,4 GW, Kalimantan 5,8 GW, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 4,7 GW.jef
