JAKARTA I GlobalEnergi.co – Pemerintah telah melakukan berbagai terobosan untuk mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau. Salah satunya, dengan mendorong perdagangan karbon. Tahun ini ada 99 PLTU berbasis batubara berpotensi untuk mengikuti emission trading system atau ETS.
“Total kapasitas PLTU tersebut sebesar 33.565 MW,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum, Selasa (6/6/2023).
Sri Mulyani mengatakan, perdagangan karbon dilakukan secara bertahap. Saat ini, perdagangan karbon dilakukan pada sektor energi.
“ Mayoritas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara akan mengikuti perdagangan karbon pada tahun ini. Ini artinya 86% lebih dari total PLTU batubara di Indonesia yang akan mengikuti emission trading system ini,” katanya.
Menurut dia, hal ini sebuah kemajuan. Hal itu berarti pemilik PLTU menyadari mereka menghasilkan energi yang dibutuhkan ekonomi dan masyarakat, tapi di sisi lain mereka menghasilkan emisi yang memperburuk perubahan iklim.
“Oleh karena itu secara bertahap untuk mampu memasukkan faktor CO2 ini adalah dengan mandatori carbon trading melalui emission trading system yang sudah ditetapkan pemerintah,” katanya.
Selain itu, pemerintah menerapkan pajak karbon yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Kita telah mengamanatkan tarif pajak karbon minimal Rp 30 per kg CO2 ekuivalen. Penerapan pajak karbon ini akan dilakukan juga secara bertahap dan hati-hati artinya dampak positif diinginkan, namun dampak negatif dari setiap instrumen juga diperhatikan,” katanya.jef
