JAKARTA I GlobalEnergi.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi subsidi energi mencapai Rp 21,7 triliun per Februari 2022. Dana ini untuk mensubsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik.
“Penyaluran subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar Rp21,7 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (28/3/2022).
Ia menjabarkan, pemerintah menyalurkan subsidi BBM Sebanyak 1,39 juta KL pada Februari 2022. Jumlahnya naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,18 juta KL.
Lalu, realisasi subsidi LPG sebesar 632 juta kg per Februari 2022. Angkanya juga naik dari Februari 2022 yang hanya 603 juta kg.
Begitu juga dengan penyaluran subsidi listrik yang mencapai 38,2 juta per Februari 2022. Realisasi tersebut naik dari posisi Februari 2021 yang sebanyak 37,2 juta.
Sementara, Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki utang sebesar Rp109 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Utang ini merupakan biaya kompensasi yang belum dibayarkan pemerintah hingga akhir 2021.
Ia mengatakan biaya kompensasi untuk Pertamina dan PLN membengkak karena tak ada penyesuaian harga listrik dan BBM selama 2021. Sementara, harga komoditas terus meningkat.
Ia merincikan, sisa kewajiban pemerintah kepada Pertamina sebesar Rp45,9 triliun pada 2020. Namun, pemerintah baru membayar sebesar Rp30 triliun pada 2021, sehingga masih ada sisa sebesar Rp15,9 triliun.
Kemudian, total utang pemerintah kepada PLN sebesar Rp17,9 triliun pada 2020. Pemerintah sudah melunasi seluruh utang tersebut pada 2021.
“Dalam audit BPKP kami terima bahwa kompensasi melonjak yaitu biaya BBM akan melonjak menjadi Rp68,5 triliun dan listrik Rp24,6 triliun,” ucap Sri Mulyani.
Jika hasil audit BPKP dan sisa utang pemerintah ditambah, maka totalnya menjadi Rp109 triliun.agk
