JAKARTA I GlobalEnergi.co – Sepanjang semester I 2021, penerimaan negara dari industri hulu minyak dan gas bumi mencapai 6,67 miliar dollar AS atau setara Rp 96,7 triliun. Penerimaan ini sudah mencapai 91,7% dari target APBN 2021.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan, penerimaan negara dari industri hulu migas yang meningkat tajam pada paruh pertama tahun ini tak lepas dari kenaikan harga minyak. Harga ICP (Indonesian Crude Price) per Juni 2021 mencapai 70,23 dollar AS/barel, naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Momentum ini akan kami gunakan secara maksimal untuk mendorong KKKS agar lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi,” ujar Dwi dalam Jumpa Pers Kinerja Hulu Migas Semester I tahun 2021, Jumat (16/7/2021).
Kenaikan harga ICP seiring dengan harga minyak mentah dunia yang terus menanjak hingga bulan ini. SKK Migas akan menggunakan momentum harga yang membaik itu untuk mendorong agar KKKS lebih agresif dalam merealisasikan kegiatan operasi hulu migas.
Dwi menjelaskan, penerimaan negara yang maksimal itu merupakan buah usaha hulu migas dalam mengoptimalkan kegiatan dan biaya, antara lain pemilihan prioritas kegiatan work order dan maintenance routine and inspection, efisiensi general administration khususnya akibat adanya pembatasan kegiatan.
Upaya ini, lanjut Dwi, berhasil membuat biaya per barel pada Semester I tahun 2021 sebesar 12,17 dollar AS per BOE lebih rendah dibandingkan Semester I tahun 2020 sebesar 13,71 per BOE dollar AS.
Pada Semester I 2021, capaian lifting minyak dan gas bumi rata-rata sebesar 1,64 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) atau 95 persen dari target APBN yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar 705 ribu BOPD, sedangkan lifting gas sebesar 5.430 MMSCFD dari target APBN sebesar 5.638 MMSCFD atau tercapai 96 persen.
SKK Migas dan KKKS berkolaborasi merelaksasikan program Filling The Gap (FTG) untuk mengejar target lifting. Program itu telah memberikan tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD.
“Tambahan ini di luar rencana tambahan yang direncanakan dalam work, program, and budget (WPB) 2021. Ke depan, kami akan meneruskan Program FTG dan juga mengajak KKKS untuk melakukan akselerasi WPB sehingga diharapkan bisa memenuhi target APBN 2021,” tegas Dwi.
Selain itu, SKK Migas juga melakukan berbagai usaha lain untuk mengejar capaian target, seperti mengupayakan tiga insentif hulu migas agar dapat disetujui oleh pemerintah.
Ketiga insentif tersebut adalah tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas, penyesuaian biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22 per MMBTU, dan dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.jef
