SURABAYA I GlobalEnergi.co – Meski masih membutuhkan proses panjang, PLN bersama pemerintah terus berkomitmen menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air. Pasalnya, energi nuklir menjadi solusi paling ideal karena mampu menjawab trilema energi dengan menghadirkan pasokan yang andal, bersih, dan terjangkau.
“PLTN menghasilkan energi listrik yang stabil sama dengan pembangkit batubara, biaya produksinya murah, dan juga dia bersih sehingga PLTN memenuhi semua aspek trilema energi yakni andal, bersih, dan terjangkau,” kata Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, di sela acara seminar nasional bertajuk “Peluang dan Tantangan serta Peran Energi Nuklir untuk Sektor Ketenagalistrikan dalam Mendukung Kebijakan deCarbonisasi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (9/9/2025).
Wujud komitmen tersebut, kata Evy, tercermin dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru periode 2025-2034 yang menargetkan pembangunan PLTN sebesar 500 megawatt (MW) dan target mulai beroperasi pada 2032. Namun jika mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), PLN bakal membangun PLTN dengan total kapasitas 7 gigawatt (GW) hingga 2040.
“Artinya kalau hal itu sudah ditulis di RUKN maupun RUPTL, maka PLN akan berkomitmen membangun PLTN di masa mendatang, meski prosenya minimal butuh hingga 9 tahun tahun” tandas Evy.
Bahkan, sebelum tercantum dalam RUPTL 2025-2034 PLN sudah mengkaji penerapan PLTN dengan beberapa negara yang telah berhasil menerapkan energi nuklir. Lantaran irtu, PLN mengajak seluruh pihak, baik itu kementerian, universitas yang bisa membantu dari sisi knowledge, dan provider-provider juga kita engage untuk berkolaborasi.
“MKI sendiri bisa mengambil peran mendukung pemerintah menjalankan energi nuklir. Apalagi, PLN telah menandatangani Paris Agreement pada tahun 2021, penggunaan renewable energy berpotensi akan exhausted di masa mendatang sehingga energi nuklir sangat dibutuhkan. Diperlukan persiapan yang cukup panjang, termasuk peluang dan tantangan yang perlu dimitigasi,” kata Ketua Umum MKI itu.
Sebelumnya. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menjelaskan, dalam jangka panjang pemerintah memberi tugas kepada perusahaan pelat merah itu untuk membangun PLTN dengan total mencapai 7 GW hingga 2040. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 2034 hingga 2040, PLN bakal menambah kapasitas PLTN sebesar 6,5 GW. “PLN sampai 2040, kira-kira akan ada tambahan lagi sekitar 7 GW nuklir yang akan masuk dalam RUPTL sampai 2040. Ini masih draf, jadi modelingnya sedang dalam proses,” tutur Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (26/8/2025).
Darmawan mengatakan, untuk merealisasikan target tersebut, pihaknya perlu dukungan regulasi, pembentukan institusi nuklir, hingga dukungan politik. Menurutnya, dukungan politik menjadi kebutuhan paling utama. Sebab, dukungan politik merupakan tantangan paling besar dalam mengembangkan PLTN
Terkait lokasi PLTN, kata Evy, ada beberapa tapak yang tengah dikaji BRIN. Namun khususnya rencana tapak PLTN berkapasitas 2×250 MW tengah dipilih di Kalimantan Barat dan Sumatera.
”Lokasi pastinya nanti akan diumumkan pemerintah,” katanya.
Selain itu, rencana pembangunan PLTN di Indonesia juga masih menunggu persiapan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). NEPIO merupakan badan pelaksana program energi nuklir di Indonesia yang dibentuk untuk mengoordinasikan dan mempercepat persiapan proyek di Indonesia, yang merupakan salah satu syarat dari IAEA dalam membangun PLTN secara komersial. Pembentuk NEPIO melalui keputusan presiden.
Selain pembentukan NEPIO, pemerintah juga sedang berusaha memenuhi seluruh standar Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebelum membangun PLTN
Perlu Sinergi
Sementara itu, Ketua MKI Jawa Timur, Dwi Kusnanto mengatakan pengembangan energi nuklir tak lepas dari tantangan, regulasi pemerintah, penerimaan hingga pembiayaan. Diperlukan sinergi bersama stakeholder untuk mengidentifikasi peluang implementasi.
“Ini merupakan transformasi dalam sisi energi, energi nuklir sebagai opsi strategis yang patut dipertimbangkan dalam transisi energi nasional, menuju NZE 2060. Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda tersebut, MKI sebagai forum komunikasi dan konsultasi bekerjasama untuk peranan ketenagalistrikan menginisiasiasi forum kali ini,” papar Dwi.
General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir juga menyampaikan, transisi energi tidak bisa hanya bertumpu pada energi baru terbarukan (EBT) seperti surya, angin, dan hidro. Energi nuklir memiliki peran signifikan sebagai base load yang andal dan rendah karbon.
“Dengan pengelolaan yang tepat, nuklir dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung dekarbonisasi sektor kelistrikan,” ujarnya.
Ahmad menambahkan PLN memiliki peran untuk mendukung implementasi, mengintegrasikan pembangkit listrik nuklir kedalam sistem kelistrikan di masa depan, kapabilitas dan studi mendalam, serta merumuskan langkah konkret yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia.agk
