Pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad dengan program unggulannya, yakni swasembada pangan dan swasembada energi. Khususnya energi, Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menjadi skala prioritas. Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai kapasitas EBT sebesar 75 gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan. Gayung pun bersambut, Provinsi Jawa Timur pun bertekad untuk lebih serius lagi menggarap energi bersih tersebut. Karena itulah DPRD Jatim berharap agar berbagai perizinan, regulasi hingga berbagai kemudahan dikeluarkan untuk dapat menarik investor.
Digenjotnya EBT tidak ada lain kecuali untuk mengurangi impor minyak dan gas yang setiap tahunnya terus meningkat. “Menguras” keuangan APBN. Data di BPS tercatat, impor Indonesia sepanjang 2024 ini terdiri dari minyak dan gas (migas) 36,28 miliar dollar AS atau naik 1,24% secara tahunan atau year on year (yoy), dan impor non migas sebesar 197,38 miliar dollar AS atau naik 6,09% yoy.
Lebih dari 800 ribu barel per hari minyak mentah dan BBM didatangkan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Alarm bahaya wajar dibunyikan mengingat keadaan global dimana di sejumlah negara terjadi peperangan. Akibatnya harga minyak cendrung naik dan sangat mungkin suatu saat berpengaruh kepada pasokan. Indonesia sangat bergantung pada pasokan minyak dunia, terutama dari Timur Tengah.
Demikian juga dengan tingkat impor liquefied petroleum gas (LPG) Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun, dengan harga 575 dollar AS per ton. Kebutuhan LPG nasional mencapai 7 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya bisa memenuhi 1,8 juta ton dari kebutuhan tersebut. Alhasil, konsumsi LPG mayoritas masih bergantung pada impor.
Bertolak pada kenyataan ini, mau tidak mau memang harus kita mengoptimalkan EBT di Tanah Air, khususnya di Jatim. Ini semua untuk memperbaiki neraca perdagangan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memaksimalkan penggunaan EBT.
“Jatim mempunyai potensi yang tidak sekikit di sektor energi bersih ini. Kami sangat mendukung langkah-langkah tersebut, sehingga bila kita menambah pemanfaatkan EBT di provisnis ini, Jatim turut berperan aktif dalam mensuskseskan program pemerintah yang saat ini terus mengoptimalkan pemanfaatan EBT,” kata Harisandi Savari, anggota DPRD Jatim Komisi D kepada Global Energi, seusai Sidang Paripurna Pengumuman Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030, di Gedung DPRD Jatim, Sabtu (8/2/2025).
Data yang dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyatakan potensi EBT yang dimiliki Indonesia mencapai 3.687 gigawatt (GW). Sementara di Jatim potensi EBT cukup besar yakni sebesar 188.410 MW.
Politisi asal PKS tersebut mengatakan, potensi EBT di Jatim tersebut memang harus kita manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Paling penting EBT tersebut membawa kemanfaatkan baik bagi anggota masyarakat maupun kalangan usaha sehingga dampak selanjutnya berdampak kepada perekonomian provinsi ini.
“Kami ini dari DPRD Jatim Komisi D yang salah satunya membidangi energi, mempunyai harapan agar energi yang tak pernah putus ini membawa manfaat bagi masyaarakat banyak. Apalagi memang Jatim mempunyai potensi,” kata Harisandi yang juga mantan wartawan itu.
Apalagi, kata Harisandi, PT Medco Power Indonesia (Medco Power) melalui anak perusahaannya, PT Medco Cahaya Geothermal (MCG) , telah berhasil memulai beroperasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen, Jatim. Ini merupakan fasilitas pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Jawa Timur. Proyek ini menandai langkah maju yang signifikan dalam pengembangan EBT di Indonesia, khususnya di Jatim.
“Saya berharap beroperasinya secara komersial PLTP Ijen, Jatim ini menjadi trigger bagi kita, khususnya Pemerintah Provinsi Jatim untuk mempercepatan pemanfaatan EBT di Jatim. EBT jenis lainnya seperti, panas matahari, air laut hingga biomassa akan semakin banyak beroperasi di Jatim,” katanya.
Sebagai informasi, PLTP Ijen yang secara komersial beroperasi, Minggu (9/2/2025) itu memiliki total kapasitas yang direncanakan sebesar 110 MW. Pembangkit listrik ini memulai operasi tahap pertamanya dengan menyalurkan 35 MW ke jaringan listrik Jawa, berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBL) selama 30 tahun. Didukung oleh 83 menara transmisi dan jalur transmisi 150kV, proyek ini akan meningkatkan stabilitas jaringan listrik dan diharapkan dapat mengalirkan listrik ke sekitar 85.000 rumah tangga di sistem Jawa-Bali.
Secara nasional hingga saat ini realisasi EBT baru mencapai 13 GW. Dimana persoalan investasi yang mencapai Rp 2.000 Triliun hingga infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan RI mengembangkan EBT.
Lebih lanjut, Harisandi mengatakan, untuk memaksimalkan penggunaan EBT di Jatim tidak terlepas dari kehadirannya investor menggarap potensi yang ada. Kehadiran investor itu sendiri juga bagaimana kita menerimanya. Misalnya bagaimana soal perizinan, faktor komersialnya hingga keamanan. “Kami berharap adanya penguatan regulasi dan pengesahan UU EBT sebagai rujukan bagi arah pengembangan EBT. Selain itu juga diperlukan upaya mendorong demand energi bersih di dalam negeri mengingat permintaannya saat ini masih rendah,” kata Harisandi.
Menarik investor seharusnya bukan menjadi sebuah masalah. Investasi dapat terjadi ketika seorang investor melihat bahwa suatu bidang dapat menghasilkan keuntungan. Memang benar bahwa sektor EBT masih sangat muda jika dibandingkan dengan sektor lain, seperti bahan bakar fosil. Akan tetapi, perlu diketahui terdapat berbagai tipe investor yang memiliki pertimbangan masing-masing dalam berinvestasi, termasuk investor lokal dan asing yang akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di sektor EBT.
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan EBT adalah faktor pembiayaan EBT yang memiliki karakteristik tersendiri. Selain masalah teknologi, pendanaan, dan ketersediaan bahan baku, politik anggaran energi juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.
Salah satu hambatan pengembangan EBT di Indonesia adalah ketergantungan yang tinggi pada sumber energi konvensional, seperti batu bara dan minyak bumi. Ketergantungan ini seringkali sulit untuk diubah karena infrastruktur yang sudah ada dan biaya yang rendah dalam penggunaan sumber energi konvensional. Transisi menuju EBT memerlukan kebijakan yang kuat dan komitmen jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Hambatan pengembangan EBT di Indonesia, termasukdi Jatim adalah keterbatasan sumber daya keuangan dan kurangnya investasi yang memadai. Pengembangan proyek EBT membutuhkan investasi yang besar, terutama dalam infrastruktur dan teknologi yang terkait. Kurangnya akses terhadap pembiayaan, birokrasi yang kompleks, dan ketidakpastian kebijakan investasi seringkali menghambat minat investor dalam mendukung proyek EBT di Indonesia.
Kurangnya infrastruktur dan kesiapan teknis juga menjadi hambatan pengembangan EBT di Indonesia. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energi angin memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan listrik yang handal dan sistem penyimpanan energi. Selain itu, kurangnya ketersediaan tenaga kerja terampil dalam teknologi EBT juga menjadi tantangan dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur EBT secara efektif.
Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan juga menjadi hambatan pengembangan EBT di Indonesia. Perubahan kebijakan yang sering, kurangnya kepastian mengenai insentif dan mekanisme pendanaan, serta proses perizinan yang kompleks dapat membuat para pemangku kepentingan enggan untuk berinvestasi dalam proyek EBT. Diperlukan kebijakan yang jelas, konsisten, dan terarah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan EBT di Indonesia.
Potensi di Jatim
Sementara itu, Rendy H, Kabid Energi Dinas ESDM Jatim membenarkan, beroperasinya secara komersial PLTP Ijen, Bondowoso, Jatim, semakin menguatkan Jatim untuk terus memberikan peran kepada penguatan EBT. Selain EBT Panas Bumi di Ijen, pada kenyataannya sudah termanfaatkan (hampir semua sudah termanfaatkan) di antaranya:
1.Air. Dengan pemanfaatan PLTA/PLTMH sebesar 321,92 MW
2.Biomassa. Dengan pemanfaatan PLT Biomassa di beberapa pabrik gula kapasitas 112,3 MW, PLTSampah di Benowo Surabaya sebesar 10,65 MW dan Cofiring Biomassa di beberapa PLTU dengan kapasitas 349,7 MW.
3.Surya atau matahari. Dengan pemanfaatan PLTS sebesar 116,5 MW.
4.Serta potensi EBT non pembangkit dengan biodiesel dan biogas dengan dengan kapasitas 876,99MW
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Jatim terus berupaya meningkatkan penggunaan listrik dengan EBT. Sejumlah program telah digencarkan, termasuk bantuan kelistrikan kepada masyarakat di Jatim.
Di Jatim, sudah terinstal sekitar 1.878 megawatt (MW) atau 1,878 Gigawatt (GW) listrik dengan EBT. Sedangkan penggunaan listrik tenaga surya, di Jatim mencapai 70 MW. Sebanyak60 GW di antaranya industri dan swasta.Perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Jatim paling tinggi se-Indonesia. Ini menunjukkan, masyarakat dan swasta sudah menyadari manfaat listrik tenaga surya. Apalagi mampu menghemat biaya operasional antara 25 sampai 30 persen,
Akan Digenjot
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono seusai mengikuti Rapat Paripurna di DPTRD Jatim, Sabtu (8/2/2025), mengatakan, Jatim akan terus menggenjot EBT. Apalagi ini sudah menjadi program Pemerintah Pusat. “Jatim mempunyai potensi yang cukup besar di bidang EBT. Sudah saatnya kita mengoptimalkan EBT. Apalagi saaat ini kita impor minyak yang tidak sedikit,” katanmya kepada Global Energi.
Dikatakan, pengelolaan energi yang terdiri dari Energi Baru Terbarukan (EBT) maupun Non EBT harus dilaksanakan dengan tepat. “Potensi EBT di Jatim sangat besar yakni sebesar 188.410 MW dan membutuhkan perencanaan pengelolaan yang baik,” katanya,
Lebih detilnya, potensi 188.410 MW terdiri atas energi surya sebesar 176.390 MW, energi angin 10.200 MW, energi panas bumi 1.280 MW, energi air 80 MW, energi biogas 110 MW, dan energi biomassa 350 MW yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khusus dalam pengelolaan EBT, Pemprov Jatim juga mendukung sepenuhnya peningkatan rasio elektrifikasi di berbagai daerah. Hal tersebut dilakukan melalui penggunaan pembangkit listrik EBT di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik yang memiliki potensi EBT. Di antaranya pemasangan PLTS Solar Home System (PLTS SHS) dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Potensi EBT Indonesia
Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui secara alami. EBT memiliki potensi besar di Indonesia dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan energi global.
-Tenaga air memiliki potensi sebesar 95 Giga Watt (GW)
-Tenaga surya memiliki potensi 4,80 kWh/m2/hari
-Tenaga angin memiliki potensi 3-6 m/det
-Tenaga biomassa memiliki potensi 50 GW
-Tenaga panas bumi memiliki potensi untuk menghasilkan listrik
Manfaat EBT
-Ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi lainnya
-Menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil
-Dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa menghasilkan emisi gas rumah kaca
Target Penggunaan EBT
Pemerintah kembali menurunkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2025 menjadi 16-17%.. Sebelumnya, target EBT sempat diturunkan dari 23% menjadi 17-19% pada awal tahun 2024. Sementara, target EBT di 2050 meningkat dari 30 persen menjadi 58-61 persen dan di 70-72 persen pada 2060 Untuk mendukung pengembangan potensi EBT di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan PP No 112 Tahun 2022 terkait Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan
Kendala Pengembangan EBT Pendanaan dan investasi yang kurang memadai, Aspek regulasi yang belum cukup kuat, Infrastruktur yang perlu ditingkatkan, Teknologi yang perlu dikembangkan lebih lanjut. fan
