JAKARTA I GlobalEnergi.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat (WPR) seluas 66.593 hektare (ha) di seluruh Indonesia.
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono juga turut melaporkan jumlah penetapan izin pertambangan rakyat (IPR).
“IPR yang sudah kami terbitkan 82 izin, total luas 62,31 ha,” kata Bambang, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Selasa (26/3/2024).
Bambang menjelaskan, penetapan WPR sebelumnya telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif melalui Surat Keputusan tentang Wilayah Pertambangan per Provinsi di seluruh Indonesia per 21 April 2022.
Penetapan WPR tersebut diakomodir berdasarkan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati setempat. Provinsi dengan jumlah WPR terluas merupakan Kalimantan Barat dengan 11.848 ha, diikuti Riau 9.216 ha, Bangka Belitung 8.568 ha, dan Jambi 7.030 ha.
Dalam rapat, Bambang juga menyebutkan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara sejak 2022 hingga 2023 telah menyusun dokumen pengelolaan WPR pada 9 provinsi di Indonesia. Dari 9 provinsi tersebut didapati total 270 blok. Dari keseluruhan wilayah tersebut akan melakukan percepatan penetapan dokumen pengelolaan WPR.
“Ada enam provinsi yang disusun pada 2023 melalui Kepmen ESDM, diantaranya Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Utara, Riau, Maluku, serta Sulawesi Tengah,” katanya.agk
