JAKARTA I GlobalEnergi.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ) mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dimana salah satunya RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang merupakan usulan Komisi VII DPR RI.
Pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/3/2021). Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini untuk kemudian kita dapat menyetujui laporan Ketua Baleg DPR RI mengenai penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021 dan apakah dapat kita setujui?” tutur Dasco.
Lalu, para anggota Dewan pun menjawab, “setuju”.
Sebelumnya, pada Januari 2021 lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mengatakan DPR menargetkan RUU EBT ini akan rampung pada Oktober 2021.
Sugeng mengatakan, pada 25 Januari 2021 lalu pihak DPR sudah menerima draf terbaru RUU EBT. Dengan demikian, diproyeksikan RUU EBT ini akan segera rampung menjadi UU EBT sebelum akhir tahun ini.
“Per 25 Januari sudah dapat draf baru. Insya Allah Oktober nanti UU EBT akan segera tuntas jadi UU baru di Indonesia,” ungkapnya dalam ‘MGN Summit 2021 Sustainable Energy: Green and Clean’, Kamis (28/1/2021).
Ia menegaskan, target ini harus konsisten dikerjakan demi mengejar target bauran energi 23% pada 2025 mendatang. Jika Presiden tidak melakukan revisi, imbuhnya, maka target ini harus dikawal dan harus jalan terus.
“Inilah, kita harus konsisten, kecuali Presiden katakan surrender (menyerah) karena Covid lalu target 23% direvisi. Tapi, kalau enggak ada revisi, kita harus kawal dan jalan terus,” tegasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran energi baru terbarukan hingga 2020 baru mencapai 11,51%, padahal pemerintah menargetkan bauran EBT pada 2025 minimal mencapai 23%. Bila dibandingkan 2019 yang sebesar 9,2%, maka bauran EBT pada 2020 meningkat 2,3%.jef,cnbc
