Blegur Dorong Pemkot Surabaya Segera Mitigasi Bencana Banjir

oleh -3 views
oleh

SURABAYA I GlobalEnergi.co – Blegur Prijanggono, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, meminta dan mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan mitigasi bencana banjir. Mengingat saat ini perubahan iklim dan intensitas hujan yang tinggi perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur serta penanganan bencana.

“Banjir menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah Surabaya. Bertolak pada kenyataan ini, pemerintah perlu memastikan langkah mitigasi dilakukan sebelum curah hujan meningkat. Diharapkan, pekerjaan perbaikan drainase dan gorong-gorong yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sebelum musim hujan. Ia juga menyoroti perlunya rumah pompa yang memadai untuk mempercepat pengaliran air saat terjadi genangan,” kata Blegur Prijanggono usai serap aspirasi atau reses di Jl. Jagalan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, serta di Wilayah Benowo Surabaya. Sabtu (21/11/2026).

Menurut dia, Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Pekerjaan drainase juga diharapkan bisa segera diselesaikan, termasuk kesiapan rumah pompa untuk mengatasi genangan air. “Persoalan genangan tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dalam sejumlah titik reses, terdapat wilayah kampung yang relatif tidak mengalami banjir, tetapi jalan-jalan utama masih kerap tergenang,” katanya lagi.

Blegur menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan sesuai kebutuhan wilayah. “Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” kata politisi asal fraksi Golkar DPRD Jatim.

Di samping banjir, Blegur juga menerima keluhan terkait ketidaktepatan data desil bantuan sosial. Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi. Pendataan harus dilakukan dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan klasifikasi wilayah atau indikator tertentu. Ia mencontohkan, kawasan yang dikenal sebagai wilayah usaha belum tentu seluruh penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Bertolak pada kenyataan ini, dia meminta pemerintah melakukan pendataan ulang agar penetapan desil sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. “Harus ada survei kembali terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai karena berada di kawasan usaha, kemudian seluruh warganya dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya berbeda-beda, “katanya. (*/fan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.