JAKARTA I GlobalEnergi.co – Pemerintah mulai menyiapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran. Kelompok masyarakat mampu, termasuk rumah tangga yang masuk desil 9 dan 10, berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sistem pembatasan tersebut. Pemerintah bahkan telah menguji sistem yang dimiliki PT Pertamina untuk mengidentifikasi profil ekonomi masyarakat saat membeli BBM.
Menurut Purbaya, sistem tersebut memungkinkan masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu, seperti desil 9 dan 10, tidak dapat membeli BBM bersubsidi. Mereka nantinya akan diarahkan membeli BBM nonsubsidi, seperti Pertamax.
“Pertamina sedang menguji sistem. Saya sudah melihat sistemnya, mereka bisa saja yang desil 9, 10 enggak bisa beli yang bersubsidi,” kata Purbaya seusai menerima kunjungan Menteri ESDM, Selasa (11/8/2026).
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan waktu penerapan kebijakan tersebut. Purbaya mengatakan pembatasan Pertalite kemungkinan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan setelah sistem dan mekanismenya dinilai siap.
“Bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujarnya.
Purbaya menilai, sistem Pertamina yang tengah dipelajari pemerintah sudah cukup siap untuk mendukung penerapan pembatasan tersebut. Namun, pemerintah masih mengkaji pelaksanaan dan skema yang paling tepat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembatasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki penyaluran subsidi energi. Pemerintah ingin memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Bahlil mengakui, saat ini sebagian BBM subsidi masih dinikmati kelompok masyarakat yang seharusnya tidak menjadi sasaran subsidi.
“Masak orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam,” kata Bahlil.
Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan profil ekonomi masyarakat. Bahlil menyebut jenis kendaraan juga menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji sebagai dasar pembatasan pembelian Pertalite.
Menurut dia, kendaraan mewah seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.
“Jangan (yang) pakai BMW, pakai Mercy, masak pakai minyak subsidi,” ujarnya.
Selain Pertalite, pemerintah juga berencana memperketat penyaluran LPG bersubsidi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk membenahi seluruh subsidi di sektor minyak dan gas bumi agar lebih tepat sasaran. “Kita ingin semua subsidi dari sektor migas tepat sasaran,” tegas Bahlil.jef,ktn
