BADUNG I GlobalEnergi.co – Memasuki dinamika geopolitik dan teknologi tahun 2026, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) resmi memperketat sistem keamanan objek vital nasional (Obvitnas) lepas pantai dan darat melalui integrasi taktis bersama TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Langkah strategis ini disahkan dalam Rapat Kerja Kesekuritian Tahun 2026 di Bali, Rabu (9/7/2026).
Salah satu hasil konkret dari rapat kerja ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI Angkatan Laut. PKS ini memfokuskan pengamanan pada fasilitas migas lepas pantai (offshore) yang memiliki kerentanan tinggi namun menjadi pilar utama lifting migas nasional.
Selain itu, forum berhasil menyepakati implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai basis tata kelola pengamanan yang adaptif dan terintegrasi.
Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jabanusa, Anggono Mahendrawan menegaskan, kolaborasi ini bertujuan mengantisipasi ancaman secara dini demi keberlangsungan operasi hulu migas.
“Perlindungan aset strategis ini adalah harga mati untuk memastikan sektor hulu migas terus memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Anggono dalam siaran pers, Jumat (17/7/2026).
Salah satu capaian penting dalam rapat kerja ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SKK Migas dan TNI Angkatan Laut sebagai komitmen bersama dalam mendukung pengamanan operasi hulu migas di wilayah laut Indonesia, khususnya fasilitas lepas pantai (offshore).
Selain itu, pertemuan ini berhasil membangun kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan mengenai implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 sebagai pedoman tata kelola pengamanan yang terintegrasi dan adaptif.
Dalam sesi pemaparan, Paban VII/Kermater Sterad Mabes AD, Kolonel Inf. Hipni Maulana F., S.Sos., menegaskan dukungan penuh TNI AD terhadap pencapaian Asta Cita, khususnya pada pilar kedua Ketahanan Energi melalui pengamanan Obvitnas dan jaminan distribusi hingga wilayah terluar.
“Kerja sama TNI AD dan SKK Migas bukan sekadar penjagaan fisik, melainkan penciptaan sebuah ekosistem ketahanan. Dengan menggabungkan doktrin teritorial militer dan kepakaran industri energi, sinergi ini memastikan nadi ekonomi bangsa berdetak tanpa gangguan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Retiono Kunto H., S.E., M.A.P., CRMP., M.Tr.Ops., menegaskan peran strategis TNI AL dalam penegakan hukum dan pengamanan energi di laut. Ia menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi prioritas utama yang didukung langkah represif terukur.
“Pengamanan instalasi migas di laut tidak cukup hanya dengan kapal perang dan patroli. Kunci keberhasilannya adalah integrasi antara penegakan hukum, teknologi pengawasan maritim, dan kemitraan dengan masyarakat maritim,” ujarnya.
Melengkapi aspek teknis pengamanan, Paban VI Binkuat Sopsal Mabesal, Kolonel Laut (P) Awang Bawono, S.E., M.M., M.A.P., CRMP., memaparkan berbagai spektrum ancaman terhadap operasi hulu migas. Ancaman tersebut mulai dari kerentanan tradisional seperti perompakan bersenjata, pencurian aset, sabotase, dan illegal fishing, hingga ancaman operasional seperti kecelakaan kerja dan cuaca ekstrem.
Ia juga menyoroti ancaman nontradisional seperti terorisme maritim, gangguan instalasi bawah laut, hingga serangan siber terhadap sistem operasi. Menanggapi hal itu, TNI AL siap melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menjamin keamanan di seluruh perairan Indonesia.
Melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Kesekuritian ini, diharapkan sistem pengamanan wilayah kerja hulu migas Jabanusa semakin terpadu, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi Indonesia.agk
