Beberapa waktu lalu, kisruh LPG 3 kg membuat harga melambung, karena stok di pasaran berkurang. Tidak menutup kemungkinan energi tersebut akan ada masalah lagi di kemudian hari. Mengapa? Karena LPG 3kg itu sekitar 80% diimpor. Tidak itu saja, subdisinya terus membengkak, memberatkan keuangan negara. Bertolak pada kenyataan ini, Indonesia yang kaya akan gas. Bahkan di Jatim mengalami surplus gas, sudah saatnya untuk memperbanyak jaringan gas (jargas) ke rumah tangga. Terutama di perumahan-perumahan.
Impor Liquiefied Petroleum Gas (LPG/elpiji) terus mengalami kenaikan yang berujung pada subsidi yang membengkak. Kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai 7 juta ton per tahun. Namun dari kebutuhan tersebut, produksi dalam negeri hanya mampu di level 1,8 juta ton per tahun. Berdasarkan Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023, konsumsi LPG pada 2023 menembus 8,7 juta ton dari 2013 yang hanya mencapai 5,6 juta ton atau naik 55,35% dalam satu dekade terakhir.
Sayangnya, peningkatan konsumsi tak diimbangi dengan naiknya produksi di dalam negeri. Justru, produksi LPG di dalam negeri mengalami penurunan, yakni dari 2,01 juta ton pada 2013 menjadi 1,97 juta ton pada 2023 atau turun 2% dalam satu dekade terakhir. Maka dari itu, Indonesia cenderung melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi LPG yang melesat 111% dari 3,3 juta ton pada 2013 menjadi 6,95 juta ton pada 2023. Dominasi impor LPG pun terus merangkak naik setiap tahunnya. Dari yang sebelumnya 58,82% pada 2013 menjadi 79,8% pada 2023. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia sangat bergantung dengan impor untuk memenuhi kebutuhan LPG.
Melihat data-data di atas, kata Khusnul Arif, S.Sos., Wakil Ketua Komisi D, DPRD Jatim, memang diversifikasi energi, khususnya di sektor rumah tangga ini sangat diperlukan. Apalagi melihat angka-angka impor yang trendnya terus meningkat. “Kami setuju, memaksimalkan pembangunan jaringan gas (jargas) ke rumah-rumah memang perlu dimaksimalkan. Terutama di Jatim, dimana produksinya melimpah. Malah gas di Jatim mengalami oversupplay,” kata Khusnul Arif.
Politisi asal Partai Nasdem itu mengatakan, diversifikasi dengan mengurangi penggunaan LPG 3 kg, selanjutnya menggantikan dengan menggunakan gas rumah merupakan langkah yang tepat. Apalagi gas di Jatim melimpah. Dalam masalah ini para stakeholder harus memikirkan masalah ini agar gas yang melimpah di Jatim tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh rakyat.
Jauh dari Harapan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan bahwa transisi energi dari LPG 3 kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang telah terealisasi. Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan, masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menjelaskan, pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke PSN (Proyek Strategis Nasional). Namun, kenyataannya realisasinya masih jauh dari rencana. Sehingga upaya untuk melakukan transisi energi dari LPG 3 Kg menuju gas bumi masih belum ideal. Sementara kebutuhan gas rumah tangga sangat besar.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi. Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen. Sedangkan, kontribusi energi listrik, minyak tanah dan arang tak sampai satu persen meskipun digabungkan. Hal tersebut menjadi dilema karena kebutuhan LPG yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen. Sisanya harus didapat dari impor. Kondisi tersebut membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun. ’’Realisasi tersebut memang 8% di bawah anggaran yakni Rp 82,8 triliun. Karena harga LPG global memang sedang turun,’’ ungkap Wahyudi Anas saat kegiatan Leadership Forum PGN- PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Seharusnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami suprlus. Jaringan Jatim- Jateng masih surplus 134,28 MMscfd. Di Jatim sendiri pada tahun 2023 terjadi surplus gas 173 MMscfd.
Memang, tantangannya adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi. Namun, dia mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakali hal tersebut. ’’Di Sleman ada proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG. Jadi, CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ jelasnya.
Perlu Dukungan
Lebih lanjut Wahyudi mengatakan, untuk bisa menjalankan rencana tersebut perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas. Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.
Selain itu, masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat. ’’Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ paparnya.
General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air. Tahun ini, dia mengatakan bahwa target pemasangan jargas non APBN di tanah air mencapai 200 ribu sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, pihaknya menargetkan bisa 50 ribu – 60 ribu sambungan.
Untuk bisa menggenjot angka tersebut, pihaknya melakukan berbagai cara. Salah satunya, dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah. ’’Pada dasarnya memang perlu ada sinergi untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ jelasnya.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN bagaimana Pemprov Jatim bisa memberikan support dalam persoalan ini. Apalagi saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 Kg.
“Caranya bagaimana, PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN. Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas melon akan dikurangi. Kalau gas melon berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,” terangnya.
Dan dalam hal percepatan ini, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Jatim. “Kita punya PJU yang mengelola trading gas di Jatim. Harapan kami, ini bisa bekerjasama. Dan yang dipikirkan juga adalah tingkat ekonominya, apakah menguntungkan atau tidak jika pihak swasta masuk,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan contoh, ada perumahan yang belum terakomodir pembangunan jargasnya, kemudian PJU sebagai pihak swasta kerjasama dengan PGN. Apakah harga jualnya menarik karena ketika tidak menarik, pihak swasta tidak akan mau bekerjasama.
“Bagaimana regulasinya sehingga nanti PJU bisa investasi dimana. Tadi kami sudah berbicara dengan BPH Migas, dengan pak Wahyudi, dengan PGN sendiri, ayo kita kolaborasi. Tujuannya ketika jargas PGN bsia berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” pungkasnya.
Sinergi Jadi Kunci
Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) perlu semakin ditingkatkan. Selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji), juga mendorong terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang energi.
Bertolak pada kenyataan inilah, kata Khusnul Arif, investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan, karena memiliki manfaat strategis. “Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional. Selain investasi dari korporasi, pembangunan jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. Padahal, jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.
Dari segi biaya, jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara.
Perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas yang akan menekan biaya investasi dan distribusi. Pembangunan jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan. Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor.
Di samping itu, kata Khusnul Arif, perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. “Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” katanya.
“Sekali, kami dari DPRD Komisi D yang salah satunya membidangi energi berharap agar jargas mendapat perhatian kita semua. Terutama untuk mengisi kebutuhan gas di rumah tangga. Karena itu, kami berharap agar sinergi tertcipta daloam membangun jargas ini. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga BUMD energi yang ada. Kalau mereka ini bersepakat untuk meningkatkan peras jargas, maka tak mustahil penyambungan jargas ke rumah-rumah masyarakat semakin banyak.
Jargas adalah singkatan dari Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Jargas merupakan program pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan gas bumi ke rumah tangga dan pelanggan kecil. Selain murah, jargas lebih bersih, aman, efisien, serta tersedia 24 jam.
Manfaat Jargas:
-Lebih murah, bersih, aman, dan efisien
-Tersedia 24 jam
-Membantu mewujudkan ketahanan energi
-Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
-Mengurangi subsidi dan impor LPG.fan, adv
