SURABAYA I GlobalEnergi.co – Empat tuntutan utama disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa (10/11/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan secara bergantian perwakilan mahasiswa naik ke atas mobil komando untuk berorasi menyampaikan.
Keempat tuntutan utama para mahasiswa, antara lain meliputi restrukturisasi APBN, segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional, mereka juga menyoroti inkompetensi pejabat negara yang dinilai tidak becus mengemban tugas, hingga membenahi anggaran pendidikan yang tidak terdistribusikan dengan baik.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa mahasiswa menyuarakan sejumlah poin tuntutan krusial yang merangkum berbagai persoalan strategis, baik di lingkup nasional maupun regional. Berdasarkan kajian aliansi, terdapat 14 poin tuntutan nasional serta sejumlah penolakan terhadap isu regional yang disuarakan di hadapan para legislator.
Pada isu nasional, aliansi mahasiswa mendesak penegakan supremasi sipil dan pengembalian fungsi utama TNI ke barak agar tidak terlibat dalam urusan sipil di luar kewenangannya. Mahasiswa juga menuntut penghapusan inkompetensi pejabat publik dengan memastikan jabatan pemerintahan diisi oleh individu yang berintegritas.
Selain itu, massa menyoroti beban ekonomi masyarakat melalui desakan untuk mengkaji ulang kenaikan harga bahan pokok serta meninjau kembali penetapan indikator pajak, khususnya terhadap barang kebutuhan dasar seperti pembalut. Restrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut disorot agar alokasinya lebih transparan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Di sektor kesejahteraan sosial, mahasiswa menuntut pemenuhan hak dasar yang meliputi bidang pendidikan yakni menurunkan biaya, memperluas serta mengawasi Kartu Indonesia Pintar/KIP, dan memprioritaskan kesejahteraan guru.
Kemudian di bidang kesehatan, massa menuntut pemerataan akses dan peningkatan kesejahteraan nakes. Di bidang sosial, mereka menyampaikan aspirasi agar ada evaluasi tata kelola pendataan desil, menagih janji 19 juta lapangan pekerjaan, dan menjamin hak pekerja rentan.
Secara bergantian perwakilan mahasiswa naik ke atas mobil komando untuk berorasi menyampaikan kritik tajam atas tatanan bernegara. Di sela-sela orasi, massa memecah ketegangan dengan menyanyikan yel-yel khas perjuangan mahasiswa serta lantang meneriakkan desakan agar pimpinan DPRD Jatim keluar menemui mereka secara langsung.
Aliansi BEM Surabaya juga mendesak evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dalam pembangunan, serta mendesak pemerintah menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus mengadili korporasi yang terlibat.
Menutup deretan isu nasional, massa menuntut perlindungan kebebasan berpendapat, penghentian tindakan represif serta kriminalisasi terhadap ruang sipil, mendesak revisi Undang-Undang Peradilan Militer, dan menuntut reformasi Polri secara menyeluruh.
Sementara itu, dalam isu regional Jawa Timur, Aliansi BEM Surabaya secara tegas menyuarakan penolakan terhadap proyek reklamasi pesisir atau Surabaya Waterfront Land (SWL). Tuntutan regional tersebut mencakup pemeriksaan transparansi perizinan SWL, evaluasi hingga pencabutan izin jika terbukti melanggar, perlindungan mata pencaharian dan ruang hidup nelayan, penolakan segala bentuk penggusuran, serta desakan pelibatan masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan pesisir.
Setelah menggelar orasi di luar gedung, mahasiswa akhirnya ditemui langsung oleh Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf bersama Diana Sasa Anggota Komisi D DPRD Jatim dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Jatim itu menyatakan sepakat atas sejumlah tuntutan yang diajukan para mahasiswa.
Kepada awak media, Musyafak menegaskan, pihak DPRD Jatim secara prinsip menyepakati seluruh poin tuntutan tersebut dan bersiap meneruskannya secara resmi ke tingkat pusat.
“Kita menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Nah, aspirasi yang disampaikan tadi itu rata-rata kewenangan pusat. Nah, kita diminta untuk tindak lanjut, meneruskan aspirasinya itu ke DPR RI, ke pemerintah pusat. Segera kita buatkan, dan saya juga setuju dengan apa yang menjadi tuntutan tadi,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Jatim siap bertindak sebagai jembatan resmi untuk mengawal dan menyampaikan poin-poin tuntutan mahasiswa. Mulai dari isu pendidikan, evaluasi program MBG, hingga tuntutan regional kepada DPR RI maupun kementerian terkait agar segera mendapat perhatian serius.
“Semua itu apa yang disampaikan itu saya sepakat. Semua sepakat, cuman kita hanya merekomendasi kepada pemerintah pusat, kepada teman kita yang di DPR RI, kepada kementerian yang membidangi, kan gitu. Termasuk masalah guru, masalah-masalah yang lain, termasuk juga MBG dan sebagainya. Kewenangannya ada di pusat semua,” pungkasnya. */fan
