JAKARTA I GlobalEnergi.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencatatkan defisit Rp 507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023, yaitu Rp 347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.
“Betapa kita melihat tadi, 2,29% desain awal, memburuk ke 2,7%, dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN [2024] dijaga defisitnya di 2,29%,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (6/1/2025).
Secara keseluruhan, APBN 2024 memang didesain 2,29% terhadap PDB. Artinya, pemerintah sudah memperkirakan bahwa defisit APBN 2024 akan lebih besar dari 2023. Pemerintah sempat memperkirakan bahwa defisit APBN 2024 akan melebar hingga 2,7%, karena kondisi makroekonomi semester I/2024 yang begitu berat.
Tekanan harga pangan akibat El Niño, tingginya harga minyak, hingga perlambatan ekonomi China memengaruhi prospek ekonomi Indonesia dan APBN. Namun demikian, seiring meredanya tekanan harga minyak, naiknya harga komoditas seperti batu bara dan CPO, hingga adanya stimulus fiskal dan moneter China membuat kondisi ekonomi membaik, sehingga defisit APBN bisa kembali sesuai desain awal.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah belanja pemerintah. Keseimbangan primer juga tercatat defisit Rp 19,4 triliun.
Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sepanjang 2024 terkumpul Rp 2.842,5 triliun atau naik 2,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Penerimaan negara meskipun penerimaan pajak mengalami tekanan, kita bisa recover kembali,” ucapnya.
Untuk belanja negara, sepanjang 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun. Realisasi itu juga meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani menyebutkan, kondisi ini menjadi pondasi bagi kesehatan APBN untuk mendukung kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“APBN 2024 yang kami sampaikan di sini masih belum diaudit, jadi non audited. Ini adalah based on case yang kita terima, kita hitung dan kita laporkan,” ucapnya.jef, bc
