Smelter Papua
Saat ini Freeport akan mulai melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pembangunan smelter di Papua. Mengenai gambaran rencana pembangunan hingga waktu pembangunan, kata Bahlil, akan dibahas setelah pemerintah menandatangani perpanjangan IUPK Freeport.
Namun, Bahlil memperkirakan nantinya kapasitas smelter di Papua tidak akan sebesar kapasitas smelter di Gresik. “Tapi kapasitas produksinya kan tidak sebesar ini [Smelter Manyar] ya, palingan 700.000-800.000 ton,” kata Bahlil.
Lebih lanjut Tony menuturkan, rencana pembangunan smelter di Papua dan penambahan saham Indonesia di PTFI sebesar 10% masih dibicarakan antara pihaknya dengan pemerintah.
“Ini kan semuanya masih dibicarakan dengan pemerintah, sedang finalisasi. Tapi sudah terjadi kesepahaman bahwa akan ada penambahan saham 10% di tahun 2041. Kemudian, akan membuat satu studi untuk membangun satu smelter baru lagi di Papua,” tutur Tony.
Beroperasinya fasilitas pemurnian atau smelter konsentrat tembaga baru milik PT Freeport Indonesia menjadi salah satu pemulus jalan bagi perseroan untuk mengamankan hak operasi jangka panjang di tambang Grasberg, Mimika, Papua Tengah. Dalam aturan terbaru, pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memiliki smelter terintegrasi dalam negeri serta sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia, dapat diberikan perpanjangan kontrak selama ketersediaan cadangan.
Di samping itu, syarat lainnya, pemegang IUPK juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kepastian perpanjangan kontrak Freeport selepas 2041 pun kembali ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia . Bahlil mengatakan, dengan beroperasinya smelter Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Freeport sudah memenuhi komitmen dalam kesepakatan perpanjangan IUPK yang diteken pada 2018 lalu.
Bertolak pada kenyataan inilah, pemerintah telah sepakat untuk kembali memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport setelah IUPK berakhir pada 2041.
“Atas dasar ini, kemarin saya masuk tim negosiasi perpanjangan (kontrak) Freeport dengan menteri ESDM, rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita berikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik,” kata Bahlil.
Apalagi, lanjut Bahlil, pihak Indonesia juga akan menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 10% sehingga nantinya kepemilikan saham Indonesia bertambah dari saat ini sebesar 51% menjadi 61%.
Di sisi lain, kata Bahlil, Freeport juga sudah setuju untuk membangun smelter lagi di Papua. Hal ini perlu dilakukan agar masyrakat Papua juga dapat merasakan multipliers effects dari pembangunan smelter. Bahlil menjanjikan bahwa pemerintah akan merampungkan proses perpanjangan IUPK Freeport secepatnya. Semuanya juga tergantung Freeport dalam memenuhi syarat-syaratnya dari pemerintah agar perpanjangan ini bisa dilakukan.
“Mengapa? Karena sekarang Freeport ini bukan lagi milik Freeport McMoran. Ini sudah 51% sudah milik BUMN, kalau kita tambah 10% lagi berarti sudah 61% milik pemerintah Indonesia. Jadi untuk negara kita ngapain buat ribet-ribet,” katanya.
Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pembangunan smelter ketiga Freeport di Fakfak bertujuan agar dapat terpusat bersama dengan industri yang lain. “Supaya tersentral, kan di Fakfak itu ada industri petrokimia pupuk bangun di situ,” kata Arifin di Gedung Migas dikutip, Minggu (30/6/2024).
Arifin mengatakan, pembangunan ini dapat terealisasikan jika kebutuhan pasokan konsentrat tembaga dari PTFI mencukupi. “Kan jalan kalau ada konsentratnya,” ujarnya.
Menteri ESDM yang diwakili Bambang Suswantono Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam peresmian tersebut mengatakan Kementerian ESDM memonitor dan memantau pembangunan smelter Freeport.
“Dengan adanya peresmian operasi smelter Freeport di Gresik ini maka menandai dimulainya hilirisasi mineral yang merupakan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Alhamdulillah Freeport, Kabupaten Gresik, Pemprov Jatim ikut mendukung sehingga pembangunan smelter Freeport selesai tepat waktu dan ini menandai dimulainya hilirisasi mineral di negara kita,” kata Bambang.
