SAMARINDA I GlobalEnergi.co – Cadangan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) berperan penting mendukung ketahanan energi nasional. Untuk mengetahui secara langsung kondisi cadangan operasional BBM di Kota Samarinda, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Terminal BBM PT AKR Corporindo Tbk, di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
“Terminal Palaran merupakan salah satu terminal BBM milik PT AKR Corporindo Tbk yang menyuplai kebutuhan BBM di Samarinda dan sekitarnya di provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, kami juga melihat jetty dan kapal-kapal pengangkut batu bara yang menjadi konsumennya. Juga fasilitas lain, seperti fasilitas inline blending untuk mencampur fame dengan solar, truk loading dan lainnya,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam siaran pers, Rabu (24/7/2024).
BPH Migas mengapresiasi kesiapan pasokan BBM di Terminal Palaran dan mengharapkan agar kinerja yang baik ini dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan agar koordinasi antara BPH Migas dan PT AKR Corporindo Tbk yang sudah terjalin baik perlu terus dipertahankan dalam rangka mendukung penyediaan dan pendistribusian BBM.
Sehari sebelumnya atau Jumat (19/7/2024), Eman juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Bermotor (SPBKB) Handil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Selama berada di Handil, Eman berinteraksi langsung dengan konsumen pengguna dan karyawan SPBKB, sekaligus melihat secara langsung operasional di lapangan. Secara umum, Eman berharap AKR untuk senantiasa meningkatkan performansi SPBKB dan pelayanan kepada konsumen pengguna dengan tepat sasaran.
External Relation PT AKR Corporindo Tbk Tri Margono dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar koordinasi yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dipertahankan.
PKS BPH Migas-Pemprov Kaltim
Dalam rangkaian kunjungan ke Kalimantan Timur, dilakukan rapat koordinasi membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
Saat ini, sudah ada 6 Pemerintah Provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Hal apa saja yang menjadi concern dan perhatian, serta ada yang kurang jelas atau uneg-uneg dari pemerintah daerah agar disampaikan sehingga dapat kita bahas bersama hingga tuntas. Alhamdulillah dari 6 provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas, semua sudah dapat kita selesaikan dan para pihak sudah mendapatkan penjelasan secara detail terkait substansi dan materi PKS ini,” ungkap Saleh, Kamis (18/7/2024).
Hal senada juga diungkapkan Eman Salman Arief yang mengharapkan PKS dapat dilakukan penandatanganan dalam waktu dekat.
“Kita harapkan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menyusul untuk penandatanganan PKS dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, kami harapkan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Kalimantan Timur semakin lancar dan semakin tepat sasaran,” kata Eman.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Iwan Darmawan mengharapkan agar PKS ini kelak mampu memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.
“Mudah-mudahan PKS antara BPH Migas dengan Pemprov Kalimantan Timur ini mampu memecahkan masalah seputar penyaluran dan distribusi BBM subsidi, serta semakin memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Kalimantan Timur dengan Pemerintah Pusat, khususnya BPH Migas,” katanya.
Pada pembahasan PKS ini turut hadir dari Pemprov Kalimantan Timur Kepala Bagian Kerja Sama Agung M, Kepala Bidang PKTN (Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) Disperindagkop Syahrani, dan Dinas ESDM Syamsuddin.agk
