JAKARTA GlobalEnergi.co – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penghematan biaya beban take or pay (TOP) mencapai Rp 47,5 triliun hingga tahun 2022 lalu.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemangkasan biaya beban take or pay ini merupakan hasil renegosiasi atau pemunduran jadwal operasi pembangkit milik produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).
“Sampai akhir tahun 2021 kami berhasil menekan (beban) TOP sebesar Rp 37,21 triliun. Upaya ini terus dilakukan sehingga tambahan TOP yang berhasil ditekan adalah Rp 9,83 triliun. Untuk itu total TOP yang berhasil ditekan sebesa Rp 47,5 triliun,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapt (RDP) Komisi VI DPR, Rabu (15/2/2023).
Darmawan mengatakan, upaya renegosiasi jadwal pembangkit perlu dilakukan mengingat adanya potensi kelebihan listrik atau oversupply. Sepanjang satu tahun terakhir ada penambahan kapasitas pembangkit mencapai 7 GW khusus untuk Pulau Jawa. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan listrik hanya ada dikisaran 1,2 GW hingga 1,3 GW.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, oversupply kelistrikan kini mencapai 40%. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dadan Kusdiana menjelaskan, suplai listrik berlebih yang mencapai 40% itu setara 6 GW.
“Bervariasi untuk setiap wilayahnya dan setiap bulan berubah tergantung pembangkit yang masuk. Tapi saat ini di angka 40%, itu 6 GW,” kata Dadan ditemui di Gedung Direktorat Ketenagalistrikan, Selasa silam (31/1/2023).
Dadan menjelaskan, sejumlah upaya dilakukan PLN untuk menekan tingkat oversupply yang terjadi. Salah satunya yakni melalui renegosiasi kontrak pembangkit.
Menurutnya, PLN terikat kontrak take or pay (TOP) untuk listrik yang dihasilkan dari pembangkit.
“Kita juga mencari cara supaya ini bisa meminimalisasi dampaknya. PLN misalnya berupaya memundurkan COD pembangkit,” terang Dadan.agk
