JAKARTA I GlobalEnergi.co – Implementasi Badan Layanan Umum (BLU) Batubara ditargetkan dimulai pada kuartal I 2023 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, saat ini peleburan organisasi untuk mengelola BLU masih dilakukan.
“Jadi BLU kita lagi proses, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kita harapkan kuartal I 2023 sudah berjalan,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (2/12/2022).
Arifin menjelaskan, nilai kompensasi ditetapkan beragam bergantung pada kalori batubara yang dihasilkan. Selain itu, Kementerian ESDM juga masih memfinalisasi hitung-hitungan pungutan yang akan dikenakan.
Nantinya, para perusahaan batubara akan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB). Dari situ akan dilihat kalori batubara yang diproduksi sehingga dapat ditentukan besaran tarif yang harus disetorkan.
Harga patokan 70 dollar AS per ton masih akan dikenakan untuk Domestic Market Obligation (DMO). Nantinya, melalui skema BLU Batubara, pelaku usaha akan mendapatkan kompensasi untuk selisih harga pasar dengan harga patokan yang dikenakan.
Arifin menambahkan, salah satu pertimbangannya yakni untuk menjaga tarif listrik. Namun, banyak faktor lain yang mempengaruhi tarif listrik.
“Walau pemerintah tetap mengeluarkan subsidi dan kompensasi jadi faktor untuk harga itu bukan hanya batubara saja, ada kurs, harga migas, faktor inflasi juga ada,” kata Arifin.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan, dengan asumsi harga batubara acuan (HBA) sebesar 200 dollar AS per ton maka dana yang dikelola BLU Batubara diperkirakan mecapai Rp 137,6 triliun.agk
