JAKARTA I GlobalEnergi.co – Industri hulu migas berhasil membukukan penerimaan negara sekitar 13,67 miliar dollar AS atau setara Rp196,24 triliun pada 2021. Adapun nilai aset Barang Milik Negara (BMN) dari sektor hulu migas saat ini mencapai Rp 875,71 triliun.
“Kami laporkan bahwa penerimaan negara dari tahun 2021 3,67 miliar dollar AS hampir Rp200 triliun. Kalau kita lihat melengkapi tadi yang disampaikan pak sekjen ESDM bahwa aset BMN hulu migas ini nilainya adalah 61 miliar dollar AS,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam acara Apresiasi Pengelolaan BMN Hulu Migas yang disiarkan secara virtual, Selasa (22/3/2022).
Menurut Dwi, dari nilai aset sebesar itu, revenue yang didapat industri hulu migas sepanjang 2021 mencapai 30 miliar dollar AS atau sekitar Rp 430 triliun. Kemudian dengan realisasi cost recovery yang diupayakan seefisien mungkin, industri hulu migas memperoleh Earning Before Tax (EBT) sebesar 22,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 318,70 triliun. “Dari ini 22,2 miliar dollar AS ini government of Indonesia tax senilai 13,7 miliar dollar AS. Mungkin kalau dari nilai capex ini return-nya 32 persen,” jelas Dwi.
Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, hingga Semester 2 2021, BMN berupa tanah yang digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas terdapat 15.948 bidang tanah dengan luas 630,893 juta meter persegi, dengan rincian 736 bidang tanah dengan luasan 74 juta atau 11 persen telah bersertifikat.
Sementara, 23 bidang tanah hampir luasan 205 juta meter persegi atau 33 persen sedang dalam proses sertifikasi. “Sebagian besar 15.189 bidang tanah dengan luas lebih dari 350 juta meter persegi atau lebih dari 55% belum bersertifikat,” jelas Ego. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menyambut baik inisiasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan untuk melakukan penandatanganan. Terutama yang dibutuhkan untuk percepatan sertifikasi BMN hulu migas.
“Baik BMN tanah yang digunakan KKKS maupun eks KKKS yang sudah diserahkan ke Pemerintah,” katanya.
Sejauh ini, pemerintah secara intensif mendorong penyelesaian pembangunan sistem interkoneksi data barang hulu migas. Sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan administrasi barang milik negara dari sektor hulu migas, guna mendapat data yang valid dan komprehensif.agk
